TUGAS BKD :

BKD (Badan Kepegawaian Daerah) adalah membantu kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Manajemen Kepegawaian

  • Perencanaan Pegawai: Menyusun formasi, kebutuhan, serta perencanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  • Pengadaan dan Seleksi: Melaksanakan proses rekrutmen atau pengadaan pegawai baru di lingkungan pemerintah daerah.
  • Pengembangan Kompetensi: Menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, serta pengiriman pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur.
  • Mutasi dan Promosi: Mengatur penempatan pegawai dalam jabatan, perpindahan (mutasi) antar-instansi atau wilayah, serta urusan promosi jabatan.
  • Kinerja dan Disiplin: Melakukan penilaian kinerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, serta kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pegawai.
  • Pemberhentian dan Pensiun: Mengurus proses administrasi pemberhentian serta persiapan masa pensiun pegawai daerah.

Administrasi dan Pengawasan

  • Pengelolaan Data: Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan database kepegawaian daerah yang terintegrasi.
  • Evaluasi dan Pelaporan: Memantau, mengevaluasi, serta membuat laporan berkala terkait pelaksanaan kebijakan kepegawaian daerah

FUNGSI BKD :

Fungsi utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah membantu kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian

Perumusan Kebijakan

  • Menyusun kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian daerah.
  • Merencanakan kebutuhan, pengadaan, serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Manajemen dan Pembinaan ASN

  • Melaksanakan proses pengadaan, mutasi, promosi, pangkat, dan jabatan ASN.
  • Menilai kinerja, memberikan penghargaan, serta mengelola kesejahteraan pegawai.
  • Menegakkan disiplin, kode etik, serta memproses masalah hukum kepegawaian ASN.

Pelayanan dan Administrasi

  • Memberikan pelayanan administratif kepegawaian, seperti kenaikan pangkat dan pensiun.
  • Mengelola sistem informasi kepegawaian daerah yang transparan dan akurat.